Kepala Desa Atau Kades Demo ke Gedung DPR RI Senayan Jakarta – Para kepala desa atau kades yang tergabung dalam Paguyuban slot terbaik Kepala Desa beramai-ramai berangkat ke Jakarta untuk mengikuti aksi pengabulan permintaan perpanjangan masa jabatan dari enam tahun hingga menjadi sembilan tahun masa jabatan. 

Sekitar 40 orang Kepala Desa dari OKU turut hadir dalam memperjuangkan keinginan mereka. Ada tiga poin yang disampaikan oleh para Kepala Desa kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang ada di di Senayan tersebut.

Mengapa Kepala Desa Mendemo Gedung DPR?

Kepala desa meminta dikembalikannya kewenangan dalam mengurus Dana Desa, dan yang menjadi hak istimewa atau prerogatif Kepala Desa. karena, menurut salah satu Kepala Desa asal OKU, yaitu Martina, saat ini mereka (Kepala Desa)  merasa tertekan dan tidak leluasa menjalankan tugas karena terhalang dengan aturan-aturan yang dianggap tidak memberikan kebebasan untuk mengurusi atau mengatur wilayahnya mereka.

Selain itu Kepala Desa yang ber demo di kantor DPR menginginkan agar masa jabatan judi slot yang mereka jalani saat ini yaitu 6 tahun ditambah 3 tahun hingga menjadi 9 tahun. Namun, karena belum jelas alasan para Kepala Desa meminta Pemerintah Pusat memperpanjang untuk masa jabatan mereka. keinginan perpanjangan masa jabatan mereka tersebut mendapat tanggapan dari pengamat kabupaten OKU yaitu Yunizir Djakfar.

“Kepala Desa adalah pejabat yang menjadi penggerak atau paling berpengaruh di tingkatan paling dasar atau bawah, namun fungsinya begitu luar biasa. namun jika apabila sudah terlalu lama, maka proses demokrasi yang di prioritaskan oleh Pemerintah Indonesia tidak akan berjalan dengan efektif karena terlalu lama kepemimpinan tersebut,” ujar Yunizir.

Yunizir mengatakan, untuk Kepala Desa dengan waktu jabatan selama 6 tahun sudah di perkirakan sangat cukup, karena wilayah kerja kepala desa tidak terlalu besar. Juga masyarakat yang dipimpin nya diperkirakan masih bisa diisi dengan seorang Kepala Desa dengan periode selama 6 tahun.

Puluhan Kepala Desa dari Pabdesi mendatangi area depan gerbang Gedung DPR RI, Mereka menuntut Pemerintah mengganti atau merevisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 39 tentang Desa.

Adapun pasal 39 tersebut berisi Kepala Desa memegang atau menjabat selama 6 tahun terhitung dari sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa boleh menjabat paling banyak hingga tiga kali berturut-turut atau juga tidak secara berturut-turut.

Kami ingin meminta kepada pemerintah pusat yaitu Bapak Presiden RI dan Ketua DPR RI, kami ingin meminta agar UU 2014 ini di ganti atau direvisi, jadi jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun,” kata Robi di area Gedung DPR. Menurut Robi, masa waktu jabatan 6 tahun belum cukup. Di sisi lain,  karena pendeknya masa waktu jabatan ini membuat persaingan tiap politik antar figur calon kepala desa makin awet.

Dia menegaskan, dengan masa waktu jabatan 9 tahun, maka persaingan antar politik bisa dikurangi mengingat waktu yang cukup lama. Hingga, para figur atau calon kepala desa ini bisa untuk saling bekerja sama dalam membangun desa.

Kerja sama baik dengan para figur calon Kepala Desa maupun masyarakat dibutuhkan untuk membangun desa, ucap Robi, ia menyebutkan perwakilan dari massa aksi akan beraudiensi dengan DPR untuk membahas setiap usulan revisi terbatas ini.

Jika ini tidak diganti atau di revisi, maka setiap Kepala Desa akan menyuarakan aksi damai besar di Gedung DPR RI. “Kami akan audiensi dengan DPR dan meminta agar Undang-undang ini cepat direvisi,” kata Robi.